ANTARAsatu.com | MEDAN - Pemprov Sumut resmi melantik jajaran direksi dan komisaris dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dan PT Dirga Surya. Penetapan ini dinilai strategis untuk mendorong peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelantikan berlangsung di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (24/7). Para pejabat yang dilantik langsung diminta menyiapkan rencana bisnis konkret untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kenapa pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan? Presiden sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai 8%, Sumut yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, minimal pertumbuhan ekonominya 6,5% sampai 7%, agar bisa mencapai pertumbuhan 8% pertumbuhan ekonomi nasional tadi," ungkap Bobby Nasution, Gubernur Sumut.
Sumatera Utara ditarget menyumbang 6,5% hingga 7% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lewat penguatan BUMD, Pemprov Sumut berupaya menjadikan wilayahnya sebagai salah satu provinsi dengan kinerja ekonomi terbaik di Indonesia.
Nama-nama yang ditunjuk dalam pelantikan kali ini adalah Ferry Indra sebagai Direktur Utama PT PPSU, Zia Muhammad sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU, dan Muhammad Syarif Lubis sebagai Komisaris PT PPSU. Sementara itu, jabatan Direktur Utama PT Dirga Surya dipercayakan kepada Ari Wibowo, dengan Lokot Ridwan Batubara sebagai anggota komisaris.
Pemprov Sumut menilai investasi merupakan salah satu faktor krusial dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun BUMD harus ikut berkontribusi menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan tanggung jawab sosial.
Kepada Ari Wibowo, Dirut PT Dirga Surya yang baru dilantik, Bobby memberikan arahan spesifik agar segera menetapkan arah dan fokus bisnis. Dia melihat potensi sektor pertanian dan pariwisata belum tergarap maksimal oleh perusahaan daerah.
PT Dirga Surya merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang jasa penerbangan, properti, dan pariwisata. Perusahaan ini didirikan untuk mengelola aset eks Garuda Maintenance Facility (GMF) dan berbagai unit usaha potensial lainnya yang terhubung dengan sektor udara dan transportasi.
Sementara itu, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) adalah BUMD yang dibentuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi. PPSU selama ini mengelola aset-aset lahan strategis yang tersebar di berbagai wilayah Sumut, serta menjadi mitra utama pemprov dalam investasi pembangunan kawasan.
Kepada manajemen PPSU, Bobby meminta manajemen yang baru untuk memanfaatkan potensi lahan yang selama ini belum tergarap optimal. Dia yakin aset tanah yang luas bisa menjadi kekuatan besar bagi PPSU jika dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis.