 |
| Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus dan Longki Djanggola saat diwawancarai awak media seusai kunker ke Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7/2025).(ist) |
Pasalnya, forum yang sedianya membahas persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berubah panas akibat perdebatan antara sejumlah Anggota DPR RI Komisi II dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Menanggapi situasi itu, Anggota Komisi II, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, sangat menyayangkan pernyataan Gubernur Bobby yang dinilainya emosional saat pembahasan melebar ke isu eks Hak Guna Usaha (HGU).
Deddy merasa dirinya seolah-olah dituding enggan membahas aspirasi kepala daerah terkait persoalan tersebut.
"Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam," kata Deddy kepada wartawan seusai acara.
Anggota Fraksi PDIP ini mengaku tersinggung saat Gubernur Bobby menyarankan kepala daerah keluar dari forum jika isu itu tidak dibahas.
"Gimana sih, Gubernur kok baperan," ucap politisi PDIP ini menanggapi sikap Bobby.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Longki Djanggola dari Fraksi Partai Gerindra, membenarkan pernyataan rekannya dan menyebut Gubernur Bobby salah paham terhadap maksud Deddy Sitorus.
“Saya saksinya, tidak ada maksud Pak Deddy menolak aspirasi. Tapi ini persoalan kompleks yang butuh koordinasi lintas lembaga. Harus ada forum khusus untuk membahasnya,” kata Longki yang saat itu bersama Deddy Sitorus.
Longki Djanggola dari Fraksi Partai Gerindra, menilai forum itu sejak awal sudah dijadwalkan untuk membahas PNBP, tapi justru melebar ke isu eks HGU secara tiba-tiba.
"Makanya ketika disalahartikan seolah kami tak mau dengar aspirasi, tentu jadi sensitif. Padahal kami terbuka, hanya waktunya tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Deddy dan Longki sama-sama menegaskan pentingnya komunikasi yang proporsional antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti dalam forum tersebut.
Menurut Deddy Sitorus, jangan sampai diskusi teknis berubah jadi persoalan emosional. Ia menyebut Gubernur harusnya paham dan bisa menjaga suasana.
Dalam rekaman percakapan saat forum berlangsung yang diperoleh wartawan, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan tim kunker, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa maksud dari rekannya Deddy Sitorus sebenarnya adalah untuk menyarankan pembahasan dilakukan dalam forum khusus yang melibatkan instansi terkait.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Tapi untuk persoalan eks HGU ini tentu butuh waktu dan forum yang lebih tepat. Kami bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait agar persoalan ini bisa tuntas,” kata Rifqinizamy.
Deddy Sitorus dalam rekaman percakapan itu juga ada menyampaikan agar dicari waktu lain untuk membahas persoalan eks HGU dalam forum tersebut.
"Karena tadi pimpinan mengatakan waktu kita cuma sampai pukul 13.00 WIB. Urusan itu panjang ceritanya, historikalnya panjang tidak mungkin kita bahas satu jam. Mohon Anda tidak plesetin. Jangan benturkan kami, karena (masalah ini) melibatkan banyak instansi lain," sebutnya.
Sebelumnya, informasi diperoleh wartawan, saat itu Wakil Walikota Binjai, Hasanul Jihadi (Jiji) merupakan pemantik atas persoalan eks HGU di wilayahnya.
Pada kesempatan itu awalnya, Wakil Walikota Binjai Hasanul meminta saran dan pendapat Komisi II DPR RI untuk menyikapi persoalan dimaksud. Sebab selama ini Pemda sangat kesulitan mengadu dalam hal mengatasi permasalahan eks HGU ataupun sengketa pertanahan.
Padahal untuk diketahui, kunjungan kerja Komisi II DPR RI agenda topik yang dibahas adalah persoalan isu PNPB, bukan terkait persoalan eks HGU. (*****)