ANTARASATU.COM | Jakarta - Bencana alam dan gangguan lingkungan menekan aktivitas dunia usaha di Indonesia. Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia edisi kuartal III-2026 mencatat sebanyak 57,9% pelaku usaha terdampak dalam 12 bulan terakhir, dengan kenaikan biaya operasional sebagai dampak terbesar.
Sebaliknya, sebanyak 42,1% responden menyatakan usahanya tidak terdampak. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau kabut asap menjadi gangguan yang paling banyak dilaporkan, yakni 13%. Setelahnya ada bencana alam lainnya (11,2%), cuaca ekstrem (10,9%), kekeringan (9,3%) dan banjir (5,5%).
Dari sisi dampak operasional, sebanyak 13,5% responden mengalami kenaikan biaya operasional. Dampak berikutnya adalah penurunan penjualan (11,8%), gangguan transportasi dan logistik (10,8%) serta gangguan produksi dan operasional (9%).
Berdasarkan sektor, kenaikan biaya operasional paling banyak dilaporkan sektor pertanian (24,1%). Konstruksi menyusul dengan 18,2%, lalu transportasi dan pergudangan 16,7%.
Direktur Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai dampak ini perlu menjadi perhatian.
"Ketika biaya operasional naik, keuntungan perusahaan akan turun," ungkapnya, Kamis (22/10).
Menurut Fakhrul, tergerusnya keuntungan bisa membatasi kemampuan perusahaan berekspansi. Jika tidak diantisipasi, kenaikan gaji karyawan dan perekrutan tenaga kerja baru pun berpotensi terhambat.
Tekanan juga datang dari sisi permintaan. Sebanyak 22% responden di sektor akomodasi dan makan minum melaporkan penurunan permintaan akibat bencana alam. Angka serupa tercatat di perdagangan besar dan eceran (17,8%) serta real estat (16%).
Fakhrul menyebut risiko bencana masih perlu diwaspadai hingga awal 2027, terutama dengan adanya El Nino. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini serta menjaga kesehatan masyarakat, kelancaran logistik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Dari sisi kesiapan, baru 43,7% pelaku usaha yang merasa siap menghadapi gangguan akibat bencana alam atau cuaca ekstrem. Rinciannya, 37% cukup siap dan 6,7% sangat siap. Sistem peringatan dini menjadi dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan (22,4%), disusul perlindungan dan pemulihan infrastruktur, transportasi, serta jalur logistik (18,6%).
Adapun survei tersebut dilaksanakan pada 14–30 September 2026 terhadap 330 anggota Kadin di 28 provinsi. Sampel dipilih secara acak dan data dikumpulkan secara daring melalui WhatsApp dan formulir online. Margin of error survei ±5,9% pada tingkat kepercayaan 95%.