ANTARAsatu.com | TAPANULI TENGAH - Pembangunan 648 unit awal hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara resmi dimulai. Program ini ditujukan untuk korban banjir dan longsor di sejumlah daerah dengan target penyelesaian pada awal 2026 agar warga segera keluar dari pengungsian.
Pada tahap awal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 200 unit huntap di Kota Sibolga. Kemudian sebanyak 118 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara dan 227 unit di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Di Sibolga, hunian tetap (huntap) dibangun di area GOR Sibolga dan di Tapanuli Tengah berlokasi di kawasan Asrama Haji Pinangsori. Lalu Tapanuli Utara di Desa Sibalanga dan Tapanuli Selatan di Kebun Hapesong PTPN IV.
Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap secara simbolis di lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Minggu (21/12).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan negara telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk memulihkan kondisi Sumut dan provinsi lain yang terdampak bencana. Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara kompak dan bergerak lebih cepat dalam proses pemulihan.
Menurut Maruarar, kehadiran negara tercermin dari koordinasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan yang digerakkan untuk membantu masyarakat terdampak. Ia menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap menjadi bagian dari komitmen tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah akan membantu seluruh rumah warga yang terdampak bencana. Baik dengan kategori kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Untuk rumah dengan kerusakan berat atau yang hilang, pemerintah membangunkan huntap tanpa membebani korban bencana. Seluruh kerusakan rumah masih terus didata untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat.
Pembangunan huntap yang dimulai saat ini merupakan bagian dari upaya tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Sumatra mencapai lebih dari 2.600 unit, mencakup Aceh, Sumut dan Sumbar.
Pembangunan dilakukan tanpa membebani APBN maupun APBD. Sementara ini, pembangunan didukung Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu lebih dari 2.000 rumah serta dari dana pribadi Menteri PKP Maruarar Sirait.