 |
| Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan |
Diketahui kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan kabar niat pengunduran diri Gibran ke Presiden Prabowo pada Selasa pagi. Ia menyebut pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
"Diantaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," sebut Prasetyo.
Prasetyo menyampaikan, dalam pertemuan itu Gibran memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi hal itu, Sutrisno Pangaribuan menegaskan pengunduran diri Wakil Presiden dipandang sebagai hak prerogatif personal yang tidak memerlukan persetujuan atau penolakan dari parlemen (DPR/MPR).
Pengunduran diri Wakil Presiden juga tidak membutuhkan persetujuan Presiden. Pengunduran diri adalah otoritas tunggal, sebagai hak yang melekat pada diri setiap pejabat negara.
"Selanjutnya Gibran Rakabuming Raka harus gentlemen menyampaikan pengunduran diri kepada Ketua MPR RI sebagai lembaga yang berhak melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden," pungkas Sutrisno.
Dikatakan Sutrisno, setelah surat pengunduran diri diserahkan kepada Ketua MPR RI, maka Gibran Rakabuming Raka serta merta harus melepaskan seluruh atribut dan fasilitas Wakil Presiden yang digunakannya. Gibran tidak lagi berhak menaiki mobil RI 2, dan seluruh fasilitas Wakil Presiden.
"Gibran harus segera meninggalkan rumah jabatan Wakil Presiden karena telah mengundurkan diri. Gibran juga tidak lagi memiliki akses ke Istana Negara secara bebas. Gibran hanya boleh dikawal oleh satuan Paspampres untuk mantan Wakil Presiden, setara dengan Jusuf Kalla, Boediono, KH. Ma'ruf Amin," ungkapnya.
Sementara itu, proses di MPR RI tinggal membacakan surat pengunduran diri Gibran, tanpa perlu persetujuan langsung dibacakan TAP MPR Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan pemilihan calon Wakil Presiden sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
Sutrisno menegaskan, Gibran Rakabuming Raka masih harus menghadapi proses di DKPP dan Bareskrim Polri terkait dokumen persyaratan calon Wakil Presiden yang telah dilaporkan sebelumnya.
"Pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak menghentikan proses etika dan hukum baik di DKPP maupun di Bareskrim Polri," tegasnya.
Ia menilai, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai bukti bahwa dirinya sejak awal tidak memenuhi syarat, namun tetap dipaksakan.
"Maka semua pihak yang secara sengaja meloloskan Gibran sebagai calon Walikota Solo tahun 2020, dan sebagai calon Wakil Presiden tahun 2024 harus bertanggung jawab atas lolosnya Gibran sebagai calon," pungkas Sutrisno.
Perlu diluruskan, hingga Selasa sore (10/11/2026), Wapres Gibran belum resmi mengundurkan diri. Pasalnya, yang disampaikan ke Presiden Prabowo baru niat untuk mundur, dan Gibran masih meminta waktu membuktikan dokumennya lewat PTUN.
Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II menegaskan, "Mas Gibran masih Wapres.
Sementara Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa. Artinya, niat yang disampaikan Gibran kepada Prabowo belum serta-merta mengubah statusnya sebelum ada proses resmi yang berjalan. (kcu)