 |
| Inspektur Sumut bantah diperiksa KPK soal korupsi jalan BBPJN. Katanya cuma Rakor FIDSI, bukan jadi saksi. KPK juga jawab gamblang, cuma bilang tidak ada jadwal. |
Pemanggilan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) oleh KPK diduga dikaitkan dengan pengembangan kasus korupsi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Informasi tersebut santer beredar di kalangan jurnalis Kota Medan pada pekan lalu. Bahkan ada yang mengaku melihat hingga sempat memfoto kehadiran Sulaiman Harahap di Gedung Merah Putih lembaga antirasuah.
Awak media lantas mengonfirmasi hal ini secara langsung ke Sulaiman Harahap. Ia membantah bahwa kehadirannya ke KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi jalan di lingkungan BBPJN Sumut.
"Ke Jakarta menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI). Saat ini abang lagi di Kabupaten Asahan," katanya, saat menjawab wartawan pada Rabu, 4 November 2026.
Melalui konfirmasi via chat WhatsApp tersebut, Sulaiman melampirkan file undangan berbentuk PDF kepada awak media untuk acara KPK pada 2-3 November lalu. Khusus acara ini, diakuinya dia menghadiri langsung.
"Iya sebagai Ketua Komwil 1 Sumatera," ucapnya.
Sedangkan untuk acara KPK di Kabupaten Asahan, dia mengirimkan foto atau gambar sebagai bukti sedang mengikuti kegiatan itu. Adapun tema acaranya: Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi selama dua hari (4-5 November 2026).
Saat dikuatkan lagi bahwa awak media ada melihat fotonya sedang berada di Gedung Merah Putih dalam waktu dimaksud, untuk diperiksa sebagai saksi pada kasus korupsi jalan di lingkungan BBPJN Sumut, Sulaiman seolah berdalih.
"Iya, konsultasi sama anggota dewan," ungkap mantan Kepala Inspektorat Daerah Kota Medan ini.
"Nggak ada," imbuh dia merespons penegasan atas pertanyaan tidak ada kaitan antara acara yang diikuti itu dengan informasi dipanggil sebagai saksi.
*Terkesan Menghindar*
KPK sendiri belum memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan terhadap Sulaiman Harahap sebagai saksi, yang dikaitkan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, terkesan menghindari memberikan jawaban secara gamblang ketika dikonfirmasi mengenai benar atau tidaknya pemeriksaan terhadap Sulaiman Harahap pada Senin pekan lalu.
Alih-alih menjelaskan apakah pejabat Pemprov Sumut tersebut telah diperiksa penyidik KPK, Budi hanya menyampaikan bahwa tidak ada jadwal pemeriksaan atas nama Sulaiman Harahap.
"Hari ini tidak ada jadwal tersebut," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, pada Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut belum menjawab secara langsung pertanyaan mengenai pemeriksaan yang disebut-sebut berlangsung pada Senin, 2 November lalu. Sebab, konfirmasi yang diajukan bukan hanya menyangkut agenda pemeriksaan hari ini, melainkan juga memastikan apakah Sulaiman Harahap pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, sebagaimana diketahui, telah menyeret sejumlah orang sebagai tersangka. Perkara ini menjadi perhatian publik, mengingat proyek infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas dan kepentingan masyarakat justru terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi.
*KPK Terus Pengembangan*
Dalam pembaruan informasi terkait kasus korupsi ini, lembaga antirasuah menyampaikan rilis kepada media pada Rabu (11/11/2026). Menurut Budi Prasetyo, pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah.
Adapun enam lokasi tersebut yaitu Kantor Satker Wilayah 1 dan Kantor Satker Wilayah 2 BBPJN Sumut. Terdiri dari dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, kemudian satu rumah mantan Kadis PUPR Sumut, Mulyono serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, dimana tujuh orang diantaranya telah dilakukan penahanan," kata Budi.
Mantan Kadis PUPR Sumut, Mulyono, masih enggan menjawab konfirmasi awak media terkait informasi penggeledahan di kediamannya di Kecamatan Medan Amplas. Berulang kali dihubungi ke nomor selulernya yang terlihat berdering, tetap ogah mengangkat sambungan telepon. ***