ANTARASATU.COM | Medan - Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo, Sumut, untuk menjenguk anak-anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG dinilai perlu diikuti dengan pengusutan menyeluruh terhadap penyebab kejadian.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengatakan, pemerintah perlu menelusuri dugaan keracunan makanan MBG di Karo sampai tuntas. Termasuk dari sisi pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan terhadap higienitas dan keamanan makanan.
Menurut Wahyu, penelusuran itu penting untuk memastikan sumber masalah sekaligus menjadi dasar pembenahan tata kelola MBG.
"Hasil penelusuran tersebut perlu menjadi dasar untuk memperbaiki standar operasional dan sistem pengawasan penyelenggaraan MBG sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain," kata Wahyu, Rabu (16/9).
Investigasi terhadap penyelenggaraan MBG perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyebab dugaan keracunan dapat diketahui. Dan pemeriksaan tidak hanya menyasar makanan yang dikonsumsi.
Namun juga mencakup seluruh rantai pengadaan dan pendistribusian makanan. Mulai dari bahan baku diperoleh hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Hasil penelusuran dapat digunakan untuk memperkuat standar operasional dan mekanisme pengawasan MBG. Dia menegaskan, aspek keamanan pangan merupakan bagian utama dalam pelaksanaan program ini.
Sebelumnya, Wapres Gibran datang langsung ke Kabupaten Karo untuk melihat kondisi anak-anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Dalam kunjungan ini Gibran menjenguk korban dan berdialog dengan keluarga.
Dia juga memastikan pelayanan medis serta ketersediaan obat-obatan bagi para korban. Wapres turut menawarkan opsi rujukan bagi korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ke Medan maupun Jakarta.
Salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan.
Terkait dengan penanganan para korban, Wahyu menilai kunjungan Gibran ke Karo memang penting. Sebab kasus ini berkaitan dengan keselamatan anak-anak serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG.
Namun dia menegaskan, penanganan korban tidak semestinya berhenti pada kunjungan dan pelayanan medis saat korban mengalami kondisi akut. Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut.
Namun mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis. Begitu jugs dengan kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal.
Dia mengatakan, kepastian pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam penanganan korban. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan anak selama proses pemulihan tetap terpenuhi, termasuk jika korban membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan.