ANTARAsatu.com | MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sistem digital untuk memantau harga dan stok pangan di sejumlah daerah. Sistem ini dipasang sebagai peringatan dini agar lonjakan harga bisa diantisipasi lebih cepat.
"Sistem ini kita siapkan sebagai early warning agar gejolak harga bisa diantisipasi sejak dini," kata Wakil Gubernur Sumut, Surya, di Medan, Sabtu (30/8/2025).
Uji coba sistem pemantauan harga dilakukan di Medan, Tebingtinggi, Deliserdang, Karo, dan Langkat. Data harga pangan ditampilkan secara real time agar mudah diakses masyarakat.
Pemprov Sumut menargetkan pemantauan fokus pada komoditas strategis seperti beras, cabai merah, dan bawang merah. Ketersediaan pasokan pangan terus diperkuat lewat kerja sama dengan kabupaten dan kota.
Langkah cepat dilakukan melalui percepatan penyaluran beras SPHP dan intensifikasi gerakan pangan murah. Penjualan di toko pantau inflasi juga diperluas untuk menjaga stabilitas.
Selain pangan, Pemprov Sumut mendorong elektronifikasi transaksi di daerah. Pajak dan retribusi diarahkan dipungut lewat kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking.
Surya meminta kabupaten dan kota mengoptimalkan penerimaan secara non-tunai. Penerimaan daerah disebut akan lebih transparan dan akuntabel dengan sistem ini.
Bank Sumut menyiapkan regulasi untuk mendukung kanal pembayaran digital. Peraturan kepala daerah terkait penggunaan kartu kredit Indonesia juga segera diterapkan.
Pemprov menilai literasi digital masyarakat masih perlu diperkuat. Sosialisasi dan capacity building akan diperluas agar OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha lebih memahami sistem.
Transaksi non-tunai diharapkan meningkat signifikan pada tahun ini. Kemandirian fiskal daerah diproyeksikan lebih kuat dengan sistem pembayaran digital.
Sepanjang 2025, Pemprov Sumut melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi. Program dilakukan melalui penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar, dan gerakan pangan murah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menyebut tantangan inflasi masih bersumber dari kelompok makanan. Neraca pangan, pasokan beras, dan ekosistem hulu-hilir disebut sebagai persoalan utama.
Pembentukan ekosistem pangan hulu-hilir dinilai mendesak dilakukan. Inflasi daerah diperkirakan bisa lebih terkendali jika tata kelola pangan berjalan berkelanjutan.