Redaksi

28 Agustus 2025

Pemprov Sumut Gelar Pasar Murah, Beras SPHP 5 Kilogram Dijual Rp55 Ribu

 

Suasana pasar murah di Lapangan Asrama Kebun Lada Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumut, Rabu (27/8).


ANTARAsatu.com | MEDAN - Pemprov Sumut menggelar Pasar Murah di 33 kabupaten dan kota selama dua hari. Kegiatan ini digelar untuk menyetabilkan harga pangan dan membantu daya beli masyarakat, seperti komoditas beras medium yang dijual seharga Rp55 ribu per lima kilogram.


Pasar murah pada Rabu (27/8) digelar di dua lokasi, yakni Lapangan PTPN I Regional I Jalan Lintas Sumatera Limau Manis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang. Kemudian di Lapangan Asrama Kebun Lada Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Kota Binjai.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut Fitra Kurnia mengatakan, pelaksanaan pasar murah dilakukan karena adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama beras, di indeks harga konsumen.


"Alhamdulillah, beras SPHP kategori medium yang sudah tersalur sebanyak 180 ton di kabupaten/kota. Bulog juga ikut menyalurkan ke pasar ritel dengan jumlah mencapai 2.000 ton," ujarnya, Kamis (28/8).


Menurut dia, program ini merupakan instruksi langsung Gubernur Sumut. Program digelar dua hari berturut-turut, yakni pada 27–28 Agustus 2025. Dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta Bulog.


Bahan-bahan pokok yang dijual di pasar murah disebut lebih rendah dari harga pasaran. Seperti beras SPHP yang dijual seharga Rp55 ribu per 5 kilogram dan telur Rp45 ribu per papan. Kemudian Minyakita Rp15.500 per liter, gula pasir Rp16.500 per kilogram dan cabai merah Rp35 ribu per kilogram dan bawang merah Rp35 ribu per kilogram.


Fitra menyebut harga-harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan di pasaran yang rata-rata naik dalam sebulan terakhir. Dengan program ini, katanya, Pemprov Sumut berharap harga beras bisa terkendali sehingga tidak semakin membebani masyarakat. Pasar murah juga diharapkan dapat menekan inflasi daerah.


Sumut tercatat berkontribusi paling besar dalam peningkatan Indeks Perkembangan Harga, atau IPH, di Tanah Air. Raport terburuk itu diakibatkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama beras.


Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 14 provinsi yang berkontribusi pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dan dari jumlah provinsi tersebut Sumut memberikan andil terbesar, yakni mencapai 3,58%.


Daerah yang punya andil terbesar dalam kenaikan IPH berarti mengalami peningkatan harga barang dan jasa yang paling signifikan dibandingkan dengan daerah lain.