 |
| Wakil Ketua DPR Saan Mustopa |
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR telah memenuhi persyaratan awal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni didukung sedikitnya 25 anggota DPR.
"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan dalam rapat, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima, terdapat 122 anggota berasal dari sejumlah fraksi di DPR yang telah menandatangani usulan HMP terhadap Gibran. Para pengusul berasal dari sejumlah fraksi di DPR.
Perinciannya, 14 anggota dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), 11 anggota dari fraksi Golkar, 11 anggota dari fraksi Gerindra, 19 anggota dari fraksi Nasdem, 18 anggota dari fraksi PKB, 28 anggota fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota fraksi Demokrat yang turut menandatangani usulan tersebut.
"Masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani," katanya.
Saan menyebut pengajuan HMP didasarkan pada sejumlah alasan yang disampaikan para pengusul. Salah satunya berkaitan dengan dugaan adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh presiden maupun wakil presiden.
Menurut Saan, pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti usulan tersebut karena pengajuan HMP merupakan bagian dari mekanisme serta hak anggota dewan.
Dengan dijadwalkannya rapat paripurna pada Kamis, usulan HMP terhadap Gibran memasuki tahapan pembahasan di DPR. Proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
Pengajuan HMP sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Penggunaannya memiliki tahapan tersendiri dan tidak serta-merta berarti wakil presiden telah diputuskan untuk diberhentikan dari jabatannya.