ANTARASATU.COM | SIMALUNGUN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama bagi anak sekolah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah,” kata Wagub Sumut, Surya.
Namun dia berharap penambahan dapur MBG tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Namun diikuti juga dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan secara berkelanjutan.
Harapan itu disampaikan Surya saat mengikuti dialog daring dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dari SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumut Rabu (14/10).
Peresmian ini merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh BGN di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 232 SPPG berada di Sumut, termasuk 59 SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Menurut Surya, pemerataan layanan pemenuhan gizi menjadi penting agar anak-anak tetap mendapat akses terhadap makanan bergizi. Terlepas dari jarak tempat tinggal maupun kondisi geografis daerah mereka.
Meski menyambut baik penambahan fasilitas, Surya mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi. Kualitas pengelolaan dan pelayanan harus menjadi perhatian agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima, terutama anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama.
Karena itu, ia berharap setiap SPPG dapat menjalankan pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, penambahan fasilitas tidak hanya memperluas cakupan program, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pembukaan 1.400 SPPG kali ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi di wilayah timur Indonesia.
Pada tahap kedua, BGN memerioritaskan pembukaan SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Termasuk wilayah 3T yang masih membutuhkan perluasan akses pelayanan gizi.
Ia juga meminta kepala daerah beserta perangkat daerah terlibat aktif dalam mengawasi operasional SPPG. Pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan fasilitas dan pelayanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sudaryono mengatakan, pemerintah daerah dapat menyampaikan rekomendasi kepada BGN jika menemukan fasilitas atau pelayanan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk terkait kebersihan dan higienitas.
“Kalau IPA dan fasilitas, higienis, tidak sesuai mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami. Kami ingin kepala daerah terlibat dan keterlibatan perangkat daerah juga sangat diharapkan,” ungkapnya.