ANTARASATU.COM | Medan - Badan Gizi Nasional (BGN) memerketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono meminta jajaran di lapangan untuk lebih aktif turun langsung memastikan operasional dapur MBG berjalan sesuai ketentuan.
Instruksi itu diberikan di tengah sorotan terhadap tingkat kepatuhan internal yang dinilai masih rendah. Sudaryono bahkan meminta Koordinator Kecamatan (Korcam) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG setiap hari.
Menurut Sudaryono, pengawasan langsung diperlukan agar persoalan di lapangan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai kelalaian yang dilakukan oleh segelintir orang dapat memberi dampak terhadap persepsi publik dan keberlangsungan program secara keseluruhan.
"Semuanya buruk seolah-olah semua buruk karena satu keburukan atau dua keburukan, padahal sebetulnya mayoritas dari kita ini sudah kerja dengan baik. Kemudian demoralisasi karena satu dua oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ujar Sudaryono dalam akun Instagram @sudaru_sudaryono, Minggu (4/10).
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Area Kerja (Karek), hingga Korcam tidak hanya mengandalkan laporan dari bawah.
Sudaryono meminta para pejabat tersebut rutin hadir di dapur MBG dan melihat secara langsung kondisi pelayanan. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN juga diminta memastikan kehadiran jajaran tersebut di lapangan.
"Saya minta setiap apel itu Korwil berada di salah satu dapur dan melakukan sidak. Nanti Deputi Tauwas, saya minta untuk kemudian diabsen, ya itu setiap apel itu Anda harus berada di salah satu dapur," tegasnya.
Bagi Sudaryono, pengawasan tidak semestinya baru dilakukan ketika ada pemeriksaan dari pusat. Ia secara khusus meminta Korcam menjadikan sidak sebagai kegiatan rutin sehingga dapur-dapur MBG tetap tertib dalam menjalankan operasional sehari-hari.
"Korcam itu cobalah setiap hari kau sidaklah ke dapur-dapur punya temanmu itu. Masa baru ada sidak baru tertib gitu loh," katanya.
Ia menilai tingkat kepatuhan menjadi salah satu hal penting karena program MBG merupakan program prioritas pemerintah. Jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai ketentuan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petugas, tetapi juga dapat memengaruhi jalannya program secara keseluruhan.
"Ini harus saya lakukan karena memang mohon maaf tingkat kepatuhan Anda ini sangat rendah ya. Saya enggak ngerti, pertaruhannya adalah pertaruhan program," ujar Sudaryono.
Ia juga meminta jajaran BGN tidak bekerja sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk menggunakan daftar periksa atau check-list saat melakukan sidak.
Selain persoalan kepatuhan, Sudaryono menyoroti mekanisme penanganan laporan dari SPPG maupun dapur mitra. Ia mengaku masih menemukan laporan mengenai berbagai persoalan di lapangan yang berhenti di level tengah, seperti KPPG atau Korwil.
Padahal, menurut dia, laporan dari kepala SPPG maupun pemilik dapur mitra perlu ditangani dan dapat dipantau proses penyelesaiannya.
Untuk itu, Sudaryono juga meminta seluruh keluhan yang masuk tetap diteruskan ke Deputi Tauwas di kantor pusat BGN. Langkah itu diperlukan agar penyelesaian persoalan di lapangan dapat dimonitor secara lebih terbuka.
"Kalaupun anda bisa selesaikan di level bawah tetap harus ada, ditembusi gitulah ke kantor pusat BGN, sehingga kita bisa monitoring penyelesaian persoalan yang Anda lakukan di lapangan," imbuhnya.
Menurut Sudaryono, mekanisme pelaporan itu juga penting karena keputusan yang dibuat di tingkat bawah dapat berpengaruh terhadap nasib pihak-pihak yang terlibat dalam operasional MBG.
Dengan pengawasan yang diperketat, Sudaryono juga membuka kemungkinan adanya pergantian personel. Apabila ditemukan jajaran yang tidak mampu menjalankan tugas dan tidak dapat dibina.
Ia menegaskan, mayoritas petugas dinilai telah bekerja dengan baik. Namun, terhadap oknum yang terus melakukan pelanggaran, BGN akan mengambil tindakan tegas.
"Sebagian besar dari kita sudah bekerja dengan baik, ada satu dua yang memang mungkin bekerjanya masih belum, ya. Kalau memang harus diganti kita ganti, kalau memang enggak bisa diganti ya pecat ya kita pecat," katanya.
Sudaryono sebelumnya juga menyebut kemungkinan melakukan "amputasi" terhadap sumber daya manusia yang dinilai tidak dapat dibina.