ANTARASATU.COM | Medan - DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah provinsi memperkuat langkah penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya yang dilakukan perlu mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, serta koordinasi lintas daerah.
Ketua DPW Partai Perindo Sumut Makmur Marpaung mengatakan, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan operasi modifikasi cuaca sudah merupakan langkah yang tepat dalam penanganan asap karhutla. Saat ini Pemprov Sumut juga perlu memastikan masyarakat mendapat perlindungan yang memadai.
"Terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan," ungkapnya, di Medan, Sabtu (17/10).
Ia mendorong Pemprov Sumut menyediakan informasi kualitas udara secara rutin dan terbuka di setiap wilayah terdampak. Informasi mengenai kadar polutan, khususnya PM2.5, harus disertai imbauan yang jelas mengenai aktivitas luar ruangan agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan.
Selain itu, Dinas Kesehatan perlu memperkuat kesiapan puskesmas dan rumah sakit dalam menangani gangguan pernapasan, memantau peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta memastikan ketersediaan masker yang sesuai bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi pencegahan, Makmur yang juga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, meminta pemprov meningkatkan patroli di kawasan rawan karhutla, memperkuat deteksi dini titik panas, dan memastikan kesiapan personel serta peralatan pemadaman. Langkah tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait.
Pengawasan terhadap perusahaan dan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran juga harus diperketat sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pemprov diminta menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum dan berkoordinasi dengan aparat serta instansi yang berwenang.
Makmur juga melihat pentingnya kerja sama lintas daerah karena kabut asap yang berasal dari luar Sumut. Menurutnya, pertukaran data titik api, pemetaan arah pergerakan asap, dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi lain harus diperkuat agar penanganan dapat menyasar sumber kebakaran, bukan hanya dampaknya.
Sementara itu, operasi modifikasi cuaca perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan hasil pemantauan di lapangan. Upaya tersebut harus menjadi bagian dari penanganan terpadu yang disertai pencegahan kebakaran dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, Makmur mendorong Pemprov Sumut menetapkan indikator kualitas udara yang jelas sebagai dasar untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran jarak jauh. Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan rekomendasi kesehatan dan kondisi udara di masing-masing wilayah, sekaligus memastikan siswa tetap memperoleh layanan pendidikan yang memadai.
Ia juga meminta pemprov mengevaluasi kecukupan anggaran, kesiapan logistik, dan efektivitas seluruh langkah penanganan kabut asap. Perkembangan kualitas udara serta hasil pelaksanaan kebijakan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dan langkah yang telah dilakukan pemerintah.
Makmur menegaskan bahwa penanganan kabut asap membutuhkan langkah yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya perlu mengurangi dampak asap dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.