ANTARASATU.COM | Medan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Di balik jutaan porsi makanan yang disiapkan setiap hari, terdapat kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar yang berpotensi memengaruhi pasokan dan pergerakan harga di daerah.
Karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) mendorong agar tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dibenahi. Perencanaan menu, pengadaan bahan baku, hingga distribusi makanan dinilai perlu dikelola lebih baik agar kebutuhan pangan program tetap terpenuhi tanpa menambah tekanan terhadap harga.
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut Alfi Syahriza mengatakan, tata kelola dapur menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efisiensi penggunaan bahan pangan sekaligus menjaga konsistensi mutu makanan yang disalurkan.
“Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran,” katanya dalam forum Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9).
Menurut Alfi, penguatan tata kelola SPPG juga perlu dibarengi dengan keterlibatan pelaku usaha pangan di daerah. Petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha pangan lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
Keterlibatan itu dinilai dapat membuat kebutuhan bahan pangan untuk MBG lebih terhubung dengan produksi daerah. Dengan demikian, program tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan permintaan bagi produk pangan lokal.
“Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah,” ujar Alfi.
Di sisi lain, tata kelola dapur juga menyangkut aspek keamanan pangan. Alfi menegaskan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak seharusnya hanya diperlakukan sebagai kelengkapan administrasi.
Standar higiene dan sanitasi, kata dia, harus diterapkan sebagai bagian dari kebiasaan kerja di setiap SPPG. Prosesnya mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan, hingga distribusi makanan.
“Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan,” ujarnya.
Alfi memastikan, keberhasilan MBG membutuhkan kerja bersama antara pemerintah kabupaten/kota, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha, serta akademisi. Penguatan rantai pasok pangan lokal juga perlu terus dilakukan agar kebutuhan program dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Ia pun mengingatkan para pengelola SPPG agar menjalankan pengelolaan dapur dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
“Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri,” katanya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Iman Gunadi melihat MBG memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah. Program ini berpotensi menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan kapasitas produksi pangan lokal.
Namun, peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG juga perlu diantisipasi. Jika pertumbuhan permintaan tidak diimbangi pasokan yang memadai, kondisi itu dapat memberi tekanan terhadap keseimbangan pasar pangan.
“Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan,” paparnya.
Untuk itu, diversifikasi menu menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh. Pemanfaatan berbagai komoditas pangan lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi produk pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM daerah.
Iman menilai penguatan tata kelola dan rantai pasok menjadi bagian penting agar tujuan MBG tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengendalian harga pangan dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Dengan tata kelola yang lebih terencana, dapur MBG diharapkan bukan sekadar menjadi tempat produksi makanan. Namun juga menjadi salah satu simpul yang menghubungkan konsumsi, produksi pangan lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat.