PEMADAMAN listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam dua pekan terakhir memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan energi nasional. Setelah Sumatra sempat mengalami pemadaman total (black out), kini Jawa dilanda pemadaman bergilir.
Sejak 8 Juni 2026, pemadaman dilaporkan terjadi di Bogor, Tangerang Raya, Semarang, dan Jawa Timur. Sehari kemudian gangguan bergeser ke Cirebon, Bantul, dan kembali terjadi di Semarang. Pada 19-20 Juni, pemadaman kembali dilaporkan di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, Banten, hingga sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Pada awalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pemadaman dipicu krisis pasokan batu bara. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan gangguan tersebut murni persoalan teknis dan stok batu bara untuk PLN dalam kondisi aman.
"Apalagi Pak Menteri juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap," kata Dwi, Kamis (11/6).
Namun, narasi pemerintah berubah beberapa hari kemudian. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui PLN mengalami kesulitan memperoleh batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) yang digunakan sejumlah pembangkit strategis.
Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 134 juta ton yang telah dikontrak sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton.
Akar persoalan, menurut Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, bukan semata kekurangan kontrak. Ia menilai masalah bermula dari perubahan kebijakan kuota produksi batu bara nasional pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Pemerintah sempat berencana memangkas produksi batu bara nasional dari sekitar 790 juta ton menjadi 600 juta ton per tahun. Perubahan kebijakan itu membuat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang terlambat.
Di sisi lain, harga batu bara untuk kebutuhan domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) tetap dipatok US$70 per ton sejak 2018, jauh di bawah harga pasar global yang sempat menembus US$100 per ton.
"Saya bisa bayangkan kalau ada pengusaha batu bara yang sudah dapat izin RKAB, mereka akan menjual dulu ke luar negeri," kata Fabby, Minggu (21/6).
Menurut dia, pemerintah seharusnya mengambil langkah cepat dengan mengendalikan ekspor batu bara. Sebagaimana dilakukan pada 2022 saat PLN juga mengalami ancaman kekurangan pasokan.
Pemerintah kini mempertimbangkan revisi harga DMO. Namun Bahlil mengakui kebijakan tersebut tidak mudah karena harus mempertimbangkan biaya produksi penambang dan kemampuan keuangan negara.
"Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga, karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi," kata Bahlil, Kamis (18/6).
Fabby pun memerkirakan pemadaman bergilir belum akan berakhir dalam waktu dekat.
"Mungkin dalam dua sampai tiga minggu ini kita masih akan mengalami pemadaman bergilir dan bahkan bisa lebih luas," ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman yang terjadi.
"Kami atas nama PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," kata Darmawan, Sabtu (20/6).
PLN mengklaim tengah mempercepat pemulihan pembangkit dan pengadaan batu bara. Namun krisis yang kini menjalar dari Sumatra ke Jawa menunjukkan persoalan ketahanan energi nasional jauh lebih kompleks dibanding sekadar gangguan teknis.
Ketergantungan besar pada PLTU batu bara, kebijakan DMO yang tidak adaptif, dan lambannya respons pemerintah menjadi kombinasi yang membuat sistem kelistrikan nasional rentan. Jika pasokan batu bara tak segera pulih, pemadaman bergilir di Jawa bukan lagi gangguan sementara, melainkan alarm serius bagi ketahanan energi Indonesia.