ANTARAsatu.com | MEDAN - Harga beras di tiga daerah di Sumut masih belum turun meski distribusi beras SPHP sudah digencarkan. Kondisi ini dikritisi pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Selasa (16/9).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut tiga daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras, yakni Kabupaten Nias Barat, Pakpak Bharat, dan Kota Binjai. Dia menilai situasi ini perlu segera direspons oleh pemerintah daerah.
"Terdapat 93 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras ini. Saya minta pemda memperhatikan ini dan dapat menekan harga, yakni dengan menyebarkan beras program SPHP yang lebih merata," ujarnya.
Menurut Tomsi, Bulog harus berkolaborasi dengan Pemda agar distribusi beras SPHP lebih cepat sampai ke masyarakat. Dia memastikan stok beras nasional saat ini berlimpah dan perlu segera disebarkan untuk meredam inflasi pangan.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandri menjelaskan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk memantau daerah dengan harga beras yang masih tinggi. Tim itu menyalurkan beras SPHP melalui pasar rakyat, ritel modern dan mitra resmi Bulog.
"Kita juga sudah melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Tim TPID guna menyelaraskan langkah penanganan kenaikan harga ini," katanya.
Bulog memastikan distribusi masif ini dilakukan untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Di Sumut, penyaluran diharapkan lebih merata agar daerah yang masih mencatat kenaikan harga bisa segera terkendali.
Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), sebagian wilayah Sumut menunjukkan tren penurunan harga beras medium. Namun, di tiga daerah tersebut harga justru belum terkoreksi, bahkan cenderung naik dalam sepekan terakhir.
Dalam rapat yamg diikuti Wakil Gubernur Sumut, Surya, Tomsi menegaskan bahwa langkah percepatan distribusi beras SPHP harus menjadi prioritas daerah. Pemda juga diminta rutin melaporkan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan beras agar inflasi pangan bisa ditekan.
Terpisah, Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengkhawatirkan kenaikan harga beras kembali mencuat karena meragukan cadangan Bulog di Sumut mencerminkan kondisi pasokan riil. Intervensi distribusi beras SPHP disebut hanya sementara menahan gejolak harga.
"Kalau tanpa intervensi Bulog, pasar bisa lebih jelas menunjukkan harga riil. Kekhawatiran saya, harga beras bisa kembali naik setelah musim panen besar tahun ini berakhir," ujarnya.
Bulog Sumut sepanjang September mencatat distribusi beras SPHP mencapai 9.100 ton. Distribusi itu dinilai mampu menekan harga, meski penurunan tidak terjadi merata di semua daerah.
Mengacu data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras medium di Medan turun menjadi Rp14.400–Rp14.650 per kilogram dari Rp14.500–Rp14.800 pada 10 September 2025. Gunung Sitoli juga mengalami penurunan harga rata-rata menjadi Rp14.800–Rp15.150 dari Rp14.900–Rp15.750 per kilogram.
Kondisi berbeda terlihat di Sibolga, di mana rata-rata harga beras justru naik menjadi Rp15.150 dari Rp15.050 per kilogram. Namun, untuk jenis medium lainnya harga di Sibolga turun tipis dari Rp14.850 menjadi Rp14.800 per kilogram.
Gunawan menyebut rata-rata harga beras medium di Sumut memang terkoreksi ke kisaran Rp14.400–Rp14.650 per kilogram. Dia memperkirakan pasokan beras tertinggi di provinsi ini terjadi pada September, dengan jumlah mencapai 272 ribu hingga 299 ribu ton.
Meski begitu, dia menilai cadangan beras Bulog sebagian besar ditopang serapan gabah dari petani, bukan tambahan dari pasokan impor. Hal itu membuat suplai di lapangan tidak banyak berubah meski stok Bulog tampak besar.
Gunawan menambahkan, penurunan harga yang terjadi sejauh ini relatif terbatas. Harga beras hanya turun beberapa ratus rupiah, belum mampu menyentuh Rp2.000 per kilogram dibandingkan level tertinggi pada Juli lalu.
Dia memperingatkan risiko harga beras kembali meningkat pada kuartal IV 2025. Konsumen dinilai berisiko menghadapi lonjakan harga begitu musim panen usai dan intervensi Bulog berkurang.