ANTARAsatu.com | MEDAN - Sumut tercatat berkontribusi paling besar dalam peningkatan Indeks Perkembangan Harga, atau IPH, di Tanah Air. Raport terburuk itu diakibatkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama beras.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Surya, Wakil Gubernur bersama dengan para pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bulog dan pemangku kewenangan terkait lain, secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (19/8).
Dalam rapat, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, terdapat 14 provinsi yang berkontribusi pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dan dari jumlah provinsi tersebut Sumut memberikan andil terbesar, yakni mencapai 3,58%.
"Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beberapa komoditas. Beras adalah yang utama mengalami kenaikan harga," ungkapnya.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga dari 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Komoditas-komoditas pangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap inflasi.
IPH digunakan untuk memantau pergerakan harga pangan dan dapat menjadi indikator awal atau proksi dari inflasi. IPH juga berfungsi untuk mengukur dan memantau perkembangan harga komoditas pangan yang penting dalam konsumsi rumah tangga.
Karena itu, lemerintah menggunakan IPH untuk mengendalikan inflasi, terutama inflasi harga pangan. Juga dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat karena pangan merupakan kebutuhan pokok.
Daerah yang punya andil terbesar dalam kenaikan IPH berarti mengalami peningkatan harga barang dan jasa yang paling signifikan dibandingkan dengan daerah lain. Melihat data-data itu, Tomsi mendorong percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumut.
Dia meminta Bulog segera merealisasikan penyaluran beras SPHP sesuai dengan target yang ditentukan, yakni sebesar 16% per enam bulan. Saat ini, Bulog baru menyalurkan sebanyak 2,94%.
Tomsi juga meminta Bulog mencari jalan keluar agar beras SPHP dapat tersalurkan ke pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat mudah membelinya. Pemda juga dimintanya membantu proses penyaluran sehingga bisa lebih cepat menekan harga beras di pasaran.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 38.811 ton, sejak Juli 2025. Dia mengklaim, selain pasar tradisional, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke ritel-ritel modern serta dengan cara canvassing ke seluruh pasar di Tanah Air.
"Semua direksi juga sudah turun ke lapangan, bekerja sama dengan pemda, TNI/Polri, untuk melakukan penjualan beras murah ke masyarakat," dalihnya.