ANTARAsatu.com | JAKARTA - KPPU mendesak Perum Bulog memerkuat perannya menyetabilkan harga beras. Desakan ini muncul menyusul kenaikan harga beras premium dan medium di pasar retail.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) menunjukkan, produksi beras hingga Agustus 2025 mencapai 24,95 juta ton. Dari jumlah itu, Bulog hanya menguasai 4,2 juta ton (17,2%) dan sebanyak 99,6% di antaranya merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
"Porsi penguasaan pasokan Bulog relatif rendah, tapi perannya tetap krusial untuk stabilisasi harga," tegas Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, belum lama ini.
Bapanas mencatat, harga beras premium dan medium di sebagian besar wilayah telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia mengatakan, KPPU telah turun langsung memantau lapangan.
Survei dilakukan ke penggilingan, distributor dan pasar pengecer. Kajian ini untuk mengidentifikasi faktor penyebab, termasuk hambatan rantai pasok atau praktik usaha yang memengaruhi harga.
Hasilnya akan menjadi masukan untuk memerkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha. Terlebih, KPPU menilai Bulog membutuhkan peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan.
"Langkah ini penting untuk mengendalikan harga, menjaga kualitas beras dan menjamin keterjangkauannya tanpa diskriminasi pelaku usaha," pungkasnya.