ANTARAsatu.com | JAKARTA - Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat melangkah masuk ke kantor Kementerian Sosial dengan satu tujuan: membawa pendidikan gratis ke kampung halamannya. Bupati Tapanuli Utara itu memanfaatkan audiensi pada Rabu (23/7) sebagai kesempatan menagih komitmen pusat terhadap pemerataan akses pendidikan.
Sekolah Rakyat menjadi agenda utama dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dikelola Kementerian Sosial dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Pemkab Tapanuli Utara saat ini tengah menyiapkan lahan sesuai persyaratan yang ditetapkan Kemensos RI untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kami," ujar Jonius, yang akrab disapa JTP.
Dia datang bersama rombongan teknis dari daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Kepala Bidang Litbang turut mendampingi.
Menurut dia, upaya percepatan bisa dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. BLK Silakitang diusulkan menjadi perintis Sekolah Rakyat sebelum pembangunan fisik benar-benar dimulai.
"Kami berharap usulan ini dapat segera direalisasikan demi memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu di Taput," tambah JTP.
Program Sekolah Rakyat bukan hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan asrama, makanan, seragam dan perlengkapan belajar. Karakter anak dan keterampilan hidup pun menjadi bagian penting dari kurikulum yang dirancang pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut JTP, yang juga Ketua DPW Partai Perindo Sumut, itu pun mengangkat isu penanggulangan bencana. Dia menyampaikan langsung kebutuhan akan Mobil Dapur Umum yang sangat dibutuhkan saat gempa atau bencana alam lainnya terjadi.
Kabupaten Tapanuli Utara memang dikenal rawan bencana geologis. Infrastruktur darurat menjadi kebutuhan utama dalam setiap masa tanggap darurat di wilayah tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima usulan tersebut bersama jajaran kementerian. JTP berharap dukungan pusat tidak berhenti pada dokumen rencana, tetapi juga dalam bentuk konkret untuk warganya.